Berita / Kampus

Kepala TIPD STAIN Madina Ikuti Rakernas BPJPH dan Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal di Jakarta

Raja Ritonga, M.Sy (Koord. Humas) - 04 April 2022


Jakarta – 27/03 Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melaunching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal pada Tahun 2022. Launching dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag tahun 2022 yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal".

Kepala TIPD STAIN Madina Ahmad Salman Farid, M.Sos turut hadir pada kegiatan tersebut bersama KaKanwil se-Indoensia, Stafsus Presiden, pejabat eselon I dan II Kemenag pusat, Ketua Komisi VIII DPR RI, H Yandri Susanto dan beberapa duta besar negara yang mempunyai lembaga penjamin halal.

Launching ini ditandai dengan Kick Off Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk tahun 2022.

"Saya mengapresiasi Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal yang diinisiasi BPJPH pada tahun 2022. Akselerasi sertifikasi halal untuk 10 juta produk halal ini merupakan terobosan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional," ungkap Menag Yaqut di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Kepada jajarannya di BPJPH, Menag mengingatkan bahwa target 10 juta produk bersertifikat halal adalah tantangan yang besar. Angka 10 juta adalah sebuah loncatan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan angka capaian sertifikasi halal yang ada selama ini.

Disamping itu, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa prakarsa program 10 juta produk bersertifikat halal dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019.

"Melalui Sehati, BPJPH bermaksud mewujudkan kolaborasi di antara para stakeholders halal yang memiliki anggaran fasilitasi. Tujuannya agar pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal dari semua pihak dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, terdata, dan manfaatnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pelaku UMK," terang Aqil Irham.

Sesuai ketersediaan anggaran, di tahun 2022 BPJPH membuka kuota fasilitasi bagi 25.000 UMK. Kuota tersebut disediakan untuk memfasilitasi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal gratis melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare).

Aqil Irham mengatakan, saat ini BPJPH terus mengadakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dukungan pembiayan fasilitasi sertifikasi halal UMK tersebut. Aqil menyampaikan terima kasih kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan kementerian, lembaga, instansi swasta, 10 e-commerce, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah berkomitmen untuk secara kolaboratif bersinergi dalam pelaksanaan Program Sehati. 

"Semoga sinergi dan kolaborasi ini dapat terus terjalin dan kita tingkatkan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha khususnya UMK dan masyarakat pada umumnya," harapnya.

Menurut Aqil, hingga saat ini sudah ada 110 Lembaga Pendampingan PPH yang sudah teregister, dan 174 Lembaga Pendampingan PPH yang sudah mengikuti Training of Trainer. Sebanyak 36 Lembaga Pendampingan PPH akan diikutkan pada Training of Trainer Angkatan ke-4 pada April 2022. BPJPH juga mencatat, sekarang sudah ada 710 trainer Pendamping PPH, 2.210 Pendamping PPH yang sudah teregister dan sebanyak 64.722 orang yang siap mengikuti pelatihan Pendamping PPH yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Ormas Keagamaan Islam.

Kepala TIPD STAIN Madina mengungkapkan bahwa akan berperan aktif mensosialisasikan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha baik di dalam maupun diluar lingkungan kampus.

"Perlu bagi kita mengajak para pelaku UKM baik internal maupun eksternal kampus untuk mendaftarkan usahanya ke BPJPH, agar pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dapat terwujud," jelas Farid.

Ayo Semangat! STAIN Madina Menuju IAIN. (TIM Humas)

Share To :